Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal berkantor di IKN Nusantara pada Juli ini. Hal ini terjadi lantaran kesiapan fasilitas dasar di IKN yang menurutnya masih menjadi tanda tanya.
Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Jokowi masih mempertimbangkan beberapa hal sebelum dapat berkantor di ibu kota baru tersebut.
“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi pada Senin (8/7).
Selain itu, hingga saat ini Jokowi juga belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta menjadi IKN.
Jokowi menyebutkan pihaknya ingin memantau situasi lapangan terlebih dahulu serta tidak ingin memaksakan proses pemindahan ibu kota, dikutip dari Tempo.
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum, jangan dipaksakan. semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” kata Jokowi.
Adapun Jokowi menyatakan Keppres pemindahan ibu kota dapat diterbitkan sebelum hari kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Jokowi juga tidak menutup kemungkinan Keppres baru akan terbit pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto.
Jakarta Masih Ibu Kota
Jokowi sendiri telah mengesahkan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta yang mengatur segala hal terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN pada 25 April 2024.
Namun, Ibu Kota tidak akan berganti sebelum Keppres pemindahan Ibu Kota diterbitkan. Pada saat ini, Pembangunan IKN sendiri disebut tengah dihentikan dalam rangka menyambut Upacara hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79.
Pemberhentian sementara proses pembangunan IKN sendiri dikonfirmasi oleh Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga.
“Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas, walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, Insya Allah 10 (Agustus 2024) sudah kita hentikan,” kata Danis.
Pembangunan IKN Masih Gunakan Dana Lokal
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengakui Ibu Kota Nusantara (IKN) belum memiliki investor asing.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa ketiadaan investasi asing pada IKN saat ini dikarenakan IKN berada di tahap pembangunan yang lebih mengutamakan investasi dari dalam negeri.
Bahlil juga menegaskan bahwa dana pembangunan IKN tidak hanya bersumber dari APBN, tapi juga dari investasi lokal.
Bagaimana tanggapanmu?