Akhir tak terduga dari masalah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) baru saja terjadi. Kelompok peretas BrainChiper yang merupakan pembuat ransomware LockBit yang menginfeksi PDN mengeluarkan pernyataan publik.
Dipublikasikan melalui situs web mereka, BrainChiper menyatakan permohonan maafnya secara publik dan berjanji akan merilis pembuka kunci file dalam Pusat Data Nasional yang terjangkit ransomware buatan mereka.
“Warga Indonesia, kami meminta maaf karena kejadian ini memengaruhi kalian semua.” tulis mereka.
Mereka menyatakan bahwa serangan ini tidak bertujuan politis, namun hanya sebagai ‘tes penetrasi’ yang memiliki unsur mencari keuntungan.
BrainChiper juga menekankan dengan serangan ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil hikmah pentingnya mendukung industri teknologi secara finansial dan merekrut orang-orang yang kompeten.
Kelompok tersebut juga meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk memberi pengakuan atas keputusan mereka yang dibuat secara independen dan tanpa paksaan.
Sebelumnya, untuk membuka kunci file yang terenkripsi oleh LockBit, Kominfo harus membayar uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS. Namun melihat dampak yang disebabkan oleh serangan ini, kelompok BrainChiper memutuskan untuk merilis pembuka kunci file tersebut secara gratis pada hari Rabu (3/7).
Data PDN Diklaim Sedang Dijual di Dark Web
Di hari yang sama, akun dengan nama aptikakominf menawarkan data yang diklaim didapat dari server Pusat Data Nasional (PDN) di forum peretas BreachForums.
Peretas yang secara ironis menggunakan nama Ditjen Aptika Kominfo tersebut membanderol data ini dengan harga 121.000 dolar AS atau sekitar Rp 1.974.720.000.
Meskipun keabsahan data dan klaim sumber data ini masih belum terbukti, hal ini kembali menjadi pukulan bagi keamanan data penduduk Indonesia. Terlebih lagi pihak Kominfo dan Telkom Indonesia yang mengklaim data yang terkunci akibat ransomware tidak dapat dipulihkan.
Peretasan PDN Jadi Titik Balik Keamanan Digital Indonesia
Kejadian peretasan Pusat Data Nasional ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya keamanan digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah dituntut untuk memilih orang yang kompeten untuk memimpin proyek digitalisasi ini.
Reaksi publik tentu saja menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk bertanggungjawab secara penuh atas masalah ini dan mundur dari jabatannya.
Beberapa ahli IT juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur standar keamanan yang optimal, terutama untuk proyek-proyek yang bersifat vital seperti Pusat Data Negara.
Bagaimana tanggapanmu?