Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menetapkan pemotongan gaji/upah wajib untuk pembiayaan terkait perumahan sebesar 3% untuk seluruh pekerja di Indonesia.
Kebijakan yang disahkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 menuai pro-kontra dari berbagai kalangan masyarakat.
Keberadaan Tapera dinilai membantu oleh beberapa pihak. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai Tapera dapat membantu masyarakat untuk membeli rumah dengan harga terjangkau. Selain itu Tapera dirasa seperti asuransi.
Di sisi lain, banyak masyarakat bereaksi negatif terhadap pengesahan kebijakan tersebut.
Munculnya video yang memperlihatkan ketidaktahuan Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR terkait kebijakan Tapera semakin memunculkan reaksi negatif akan kesiapan kebijakan tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Tapera masih perlu disosialisasikan, terutama dengan reaksi negatif akan kebijakan tersebut.
Ia mengatakan perlunya penjelasan lebih terkait manfaat dari iuran Tapera untuk seluruh masyarakat.
Bagaimana tanggapanmu?