Layanan Mikrotrans atau yang lebih sering disebut sebagai Jaklingko memberikan akses transportasi umum gratis kepada masyarakat Jakarta. Sayangnya, layanan gratis ini tidak dibarengi dengan kualitas pengelolaan yang baik.
Ratusan pramudi Mikrotrans dari berbagai koperasi angkutan umum di Jakarta melakukan aksi demonstrasi pada hari Selasa (30/7) di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Aksi ini berlangsung mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 1 WIB.
Terdapat 8 operator Mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) yang berdemonstrasi hari ini, yakni: Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Sedangkan operator yang tetap melayani pelanggan hari ini yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau), Koperasi Budi Luhur, dan Koperasi Purimas Jaya.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan mereka telah mengerahkan 969 personel keamanan yang terdiri dari gabungan pasukan TNI dan Polri untuk mengamankan lokasi aksi demonstrasi.
Pramudi Mikrotrans Tuntut Perbaikan Program Jaklingko
Para pramudi Mikrotrans tersebut melakukan demonstrasi karena merasa diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena oleh pimpinan Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, begitulah bunyi salah satu spanduk yang terpampang di pagar besi barikade polisi di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Pramudi Mikrotrans banyak yang kesulitan memenuhi target harian yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Pramudi Mikrotrans diupah sebesar Rp 1.200 per km dan dituntut memenuhi target tempuh sepanjang 100 km untuk menerima upah secara penuh sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Keluhan ini seperti yang diutarakan oleh Jhon Kenedy, salah satu perwakilan dari koperasi Komilet Jaya.
“Kontrak yang kita tanda tangani. Satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata, (target) ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya, berdampak pada upah yang kita terima,” ujar Jhon.
Selain kesulitan memenuhi target harian yang dianggap tidak masuk akal, beberapa pramudi juga mengeluhkan upah yang tidak layak serta seringnya terjadi keterlambatan pemberian upah.
Tidak hanya masalah pembagian upah, beberapa operator Mikrotrans juga mengeluhkan pembagian kuota armada yang terkesan pilih kasih dan menguntungkan beberapa operator tertentu saja.
Pembagian kuota armada ini mempersulit koperasi dan perusahaan angkutan umum untuk bergabung ke program Jaklingko, hal ini diutarakan oleh Fahrul Fatah, koordinator lapangan aksi demonstrasi.
“Khususnya operator Mikrolet, selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program JakLingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul.
Hal senada juga disuarakan oleh Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong. Dirinya menyatakan angka penyerapan mikrobus ke dalam program Jaklingko masih di bawah angka yang diatur dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66/2019.
Limbong menyatakan saat ini jumlah bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Jaklingko baru berjumlah 2.795 unit, berbanding jauh dari target sebanyak 6.360 unit.
Dari jumlah unit yang sudah terintegrasi dan dioperasikan oleh 11 operator, Limbong menyatakan ada satu operator yang dianggap memiliki kuota dasar dan jumlah serapan armada yang sangat besar, hingga 51%. Hal ini membuat operator lainnya semakin sulit bergabung ke program Jaklingko.
Pihak Transjakarta Minta Maaf dan Beri Tanggapan
Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta, Daud Joseph, meminta maaf atas gangguan layanan Mikrotrans kepada seluruh pelanggan. Akibat dari demonstrasi ini, sebanyak 29 rute dari toral 94 rute tidak beroperasi hari ini.
“Sekaligus permohonan maaf kepada pelanggan atas tidak beroperasinya 29 rute layanan Mikrotrans, atas inisiatif operator Mikrotrans,” ujar Daud.
Daud menyatakan bahwa pihak Transjakarta telah menambah armada agar layanan tetap normal.
Dirinya juga menanggapi beberapa hal terkait aksi demonstrasi pramudi Mikrotrans ini. Aksi unjuk rasa ini disinyalir sebagai respons dari kebijakan Good Corporate Governance yang dilakukan oleh Transjakarta.
Beberapa operator melakukan pemalsuan dokumen dan telah ditindak tegas oleh Transjakarta dengan menghentikan operasinya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Daud juga menyatakan bahwa Transjakarta juga telah menetapkan biaya per kilometer yang dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dia mengatakan para operator juga mendapatkan keuntungan yang wajar dari penetapan biaya per kilometer tersebut.
Begini Respons Heru Budi dan Anies
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memberikan komentar terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pramudi Mikrotrans.
Heru Budi menyatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Transjakarta dan Dinas Perhubungan terkait permintaan operator Jaklingko serta pramudi Mikrotrans. Pembicaraan telah dilakukan oleh Heru Budi kepada kedua badan tersebut untuk memetakan masalah yang ada.
Dirinya akan meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengevaluasi kembali terkait pembagian upah dan target harian pramudi Mikrotrans. Heru Budi juga akan menindaklanjuti perkara pemalsuan dokumen salah satu operator Jaklingko.
“Saya sudah minta Pak Kadis untuk ketemu, ada beberapa laporan kepada saya ada pemalsuan dokumen, nanti saya akan laporkan ke polisi,” kata Heru Budi kepada wartawan di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).
Sedangkan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali mencalonkan diri sebagai gubernur tidak ingin berkomentar banyak terkait perkara yang disuarakan oleh operator Jaklingko dan pramudi Mikrotrans.
“Saya tidak mau menanggapi ini ya, perkaranya ya, karena saya tidak tahu persis duduk perkaranya. Tapi, ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka harus sistem itu adil. Sehingga usaha yang terlibat itu mendapatkan porsi yang baik,” ujar Anies di Graha Alawiyah, Jatiwaringin, Bekasi.
Anies juga menyatakan dirinya tak pernah menerima keluhan dari para operator dan pramudi Jaklingko selama dirinya masih menjabat sebagai gubernur. Dirinya menilai sistem penganggaran yang baik serta perencanaan yang matang akan membuat semua pihak terpenuhi haknya secara adil.
“Kami dulu melakukan seperti itu dan alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan. Kalau yang sekarang saya tidak tahu duduk perkaranya, jadi saya ndak bisa komentar lebih jauh,” tambahnya.
Bagaimana tanggapanmu?