Jakarta, DNP News – Ada dugaan potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.
Menanggapi dugaan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dito menyebut bahwa mereka merupakan bagian dari Satgas Penyelenggaraan PON.
“Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim polri menjadi Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres No.24 tahun 2024,” kata Dito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).
Dito mengatakan, setiap keluhan tentang pelaksanaan PON akan menjadi dasar untuk meminta pendampingan atau melaporkan ke Kejaksaan Agung atau Bareskrim.
Lebih lanjut, ia tidak menjelaskan secara detail pengusutan terkait dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI 2024.
Meski demikian, Dito menegaskan bahwa pihaknya ingin perhelatan PON itu sukses terlaksana.
Dia menegaskan, akan menindak tegas seluruh keluhan tersebut.
Lebih lanjut, Dito mengatakan, Kemenpora sangat terbuka jika ada keluhan dari masyarakat atau pihak lain.
Terlebih, sudah ada peraturan yang mengatur adanya satgas pengawalan tata kelola, sehingga segala dugaan pasti akan segera ditindaklanjuti.
“Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Berkaitan dengan ini, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON 2024. (*)
Editor: Andhika Rizky Reihansyah
Terima kasih telah membaca artikel berita dari DNP News. Dukung kami untuk terus memberi informasi yang lebih informatif dan lebih terinformasi. Info selengkapnya di sini.
Anda juga bisa mendapatkan berita terkini dari kami melalui Google News.
